Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono mengatakan perlu ada tindakan nyata dari PT. Bumi Siak Pusako di Provinsi Riau, terhadap terus menurunnya lifting minyak dan gas (migas) di perusahaan tersebut. Menurutnya, hal itu sangat berbanding terbalik dengan banyaknya potensi sumber daya yang masih bisa untuk ditelusuri lebih jauh.

Demikian ia tekankan saat pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, Direktur Hulu Energi PT. Pertamina (Persero), Dirut PT. Pertamina Hulu Energi, Kepala SKK Migas, Dinas ESDM Prov. Riau beserta jajarannya di Kantor Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu Energi Riau, Riau, Selasa (13/3/2018).

“Kalau dilihat, potensinya kan sungguh sangat besar. Tapi realitasnya, ternyata setiap tahun lifting-nya turun setelah pengambilalihan perusahaan ini dari pihak asing. Berarti ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Agus.

Agus menyampaikan, turunnya lifting migas tersebut seharusnya tidak dikaitkan dengan harga minyak dunia yang sedang turun, serta tidak adanya investasi yang masuk untuk menemukan sumber sumur migas baru.

“Jangan-jangan ini strategi dari mereka karena mau berakhir masa kontraknya. Ini potensinya sangat besar lho. Seharusnya ada upaya konkret bagaimana agar potensi wilayah galian sumber sumur migas ini memungkinkan untuk dikelola dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, politisi F-PKB itu menyebutkan pentingnya sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dikarenakan lokasi sumber daya sumur migas terdapat di taman margasatwa.

“Menurut saya, Kementerian LHK harus memberikan kemudahan terkait dengan persoalan yang dihadapi PT. Bumi Siak Pusako ini, dalam mengelola sumber daya migas. Jangan sampai justru dipersulit karena wilayah yang masuk ke dalam taman margasatwa itu,” ucapnya.

Agus juga menambahkan, harus ada solusi dari kedua belah pihak agar peluang-peluang dilakukannya pengeboran dan eksplorasi sumber daya migas terus meningkat, sehingga bisa menambah pendapatan milik negara, begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau.

“Jangan hanya karena itu merupakan taman margasatwa jadi tidak bisa dieksplorasi lebih jauh. Karena bagaimanapun, lifting ini berpengaruh terhadap pendapatan negara,” tutup politisi dapil DI Yogyakarta itu. (ila/sf)